"Yang sudah dimasukkan di KPU, beliau (JK) sebagai Ketua," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/8/2018).
JK memimpin tim pemenangan. Ada pula sekjen parpol-parpol pendukung Jokowi yang menjadi wakil ketua tim pemenangan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi sekretaris tim pemenangan.
"Ketuanya yang dimasukkan kemarin adalah Pak Jusuf Kalla dan wakil-wakilnya dari sekjen partai, dan wakil dari Partai Golkar menjadi wakil ketua, sekretarisnya Pak Hasto, dan ada lagi tim detailnya," tutur Airlangga.Sekjen Partai Golkar Loedwijk F Paulus menjelaskan nama JK dipilih sebagai pemimpin tim pemenangan karena dia adalah sosok yang mengerti betul soal politik, berpengalaman, dan punya kecocokan dengan Jokowi.
Namun nama-nama penggawa tim pemenangan yang didaftarkan ke KPU itu masih bisa berubah, termasuk nama JK yang menjadi ketua tim pemenangan. Soalnya, posisi JK sebagai wakil presiden juga perlu dipikirkan.
"Mungkin bagaimana nanti disesuaikan dengan aturan-aturan KPU yang berlaku, katakanlah status yang masih wakil presiden, sebagai gubernur, bupati, termasuk wali kota, sehingga di sini akan kita lihat. Kalau aturan mengatakan tidak boleh, tentu ada pertimbangan lain. Kalau boleh, gimana, atau posisinya beliau bagaimana. Kita lihatlah nanti," tutur Loedwijk.
Sebelumnya, Jokowi menyebut telah berkomunikasi langsung dengan JK untuk menjadi ketua tim pemenangannya pada Pilpres 2019. Kata Jokowi, JK telah bersedia menjadi ketua tim.
Ya kan dari saya itu. Penentuan ketua tim ada di saya. Ya (JK) sudah bersedia. Saya sudah berbicara dengan beliau," ujar Jokowi seusai tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/8).
Adapun Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan alasan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memilih JK menjadi Ketua Dewan Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf. JK dinilai layak menjadi tim penasihat ketimbang ketua tim pemenangan karena JK akan menjalankan roda pemerintahan saat Jokowi berkampanye.
"Terkait dengan Pak Jusuf Kalla sebenarnya memang di sisi kepatutan saja karena begini, kalau beliau sebagai wakil presiden kemudian menjadi tim pemenangan, sementara presidennya nyalon, ini menjadi pertanyaan publik dari sisi kepatutannya. Karena itu, dicari solusi. Kami mengusulkan Pak JK jadi penasihat, jadi dewan penasihat, yang kira-kira fungsinya memberi simbolik, memberi saran dan masukan, mendorong kebijakan-kebijakan," kata Karding di Oria Hotel, Jakarta Pusat, Senin (13/8).
